Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan menilai sebagian koreksi pemeriksa keliru. Bagaimana jika surat yang datang justru pemberitahuan penyitaan? Dua peristiwa ini sama-sama berdampak pada kas perusahaan, tetapi membutuhkan respons dan kalender yang berbeda.
Untuk sengketa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mulailah dari dokumen yang dipersoalkan. Isi ketetapan dapat menjadi objek keberatan. Keputusan atas keberatan dapat dibawa ke banding. Pelaksanaan penagihan tertentu dapat langsung digugat. Setelah ada putusan Pengadilan Pajak, tersedia peninjauan kembali (PK) dengan alasan terbatas. [1–3]
Baca juga: Tahapan Tax Due Diligence Perusahaan dari Awal hingga Akhir
Cocokkan Dokumen dengan Jalur dan Tenggatnya
| Dokumen atau peristiwa | Ke mana diajukan | Batas waktu umum |
|---|---|---|
| SKP tertentu atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga | Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak | 3 bulan sejak SKP dikirim atau sejak pemotongan/pemungutan. |
| Surat Keputusan Keberatan | Banding ke Pengadilan Pajak | 3 bulan sejak keputusan diterima. |
| Pelaksanaan penagihan atau keputusan lain yang dapat digugat | Gugatan ke Pengadilan Pajak | 14 hari sejak penagihan dilaksanakan, atau 30 hari sejak keputusan lain diterima. |
| Putusan Pengadilan Pajak | PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak | 3 bulan. Titik awal bergantung pada alasan PK. |
Simpan bukti pengiriman, penerimaan, dan pelaksanaan tindakan secara terpisah. Tanggal yang tercetak di kepala surat saja belum tentu cukup untuk menghitung hari terakhir. [1–3]
Apa yang Disebut Sengketa Pajak?
Dalam UU Pengadilan Pajak, sengketa timbul antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dan pejabat berwenang akibat keputusan yang dapat dibanding atau digugat. Pengertiannya juga mencakup gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Keberatan merupakan proses administratif di DJP yang dapat mendahului banding. [2, Pasal 1 angka 5]
Keberatan Jika Perusahaan Mempersoalkan Isi Ketetapan
Misalnya, pemeriksa mengoreksi biaya jasa dalam SPT PPh Badan. Perusahaan memiliki kontrak, laporan pekerjaan, dan bukti pembayaran. Tunjukkan untuk setiap koreksi berapa nilai yang diakui perusahaan, mengapa biaya tersebut dapat dikurangkan, dan bukti mana yang mendukungnya. Selisih yang bisa dijelaskan per transaksi lebih berguna daripada pernyataan umum bahwa tagihan terlalu besar.
Objek keberatan meliputi SKP kurang bayar, kurang bayar tambahan, nihil, lebih bayar, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Buat satu surat untuk satu objek, dalam bahasa Indonesia. Cantumkan jumlah pajak atau rugi menurut perusahaan, alasan penghitungannya, dan tanda tangan pihak yang berwenang. Jika memakai kuasa, siapkan surat kuasa khusus. Untuk SKPKB atau SKPKBT, lunasi dahulu sekurang-kurangnya jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. [1, Pasal 25; 3, Pasal 9–10]
Tenggat pengajuan dapat dikecualikan jika perusahaan dapat menunjukkan keadaan di luar kekuasaannya. DJP pada umumnya harus memutus dalam 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Jika batas waktu yang berlaku terlampaui tanpa keputusan, keberatan dianggap dikabulkan. Ada aturan penangguhan penghitungan waktu untuk gugatan tertentu atas pemberitahuan bahwa keberatan tidak memenuhi syarat. [1, Pasal 26; 3, Pasal 18–19]
Banding Jika Koreksi Masih Dipertahankan
Bila DJP hanya mengabulkan sebagian keberatan, baca alasan untuk koreksi yang masih dipertahankan. Susun satu surat banding untuk satu keputusan, tulis dalam bahasa Indonesia, jelaskan alasan, sebutkan tanggal penerimaan, dan lampirkan salinan keputusan. Cocokkan setiap alasan banding dengan koreksi yang masih disengketakan. [1, Pasal 27; 2, Pasal 35–36]
Apa Dampaknya terhadap Kas Perusahaan?
Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, denda pada umumnya 30% dari jumlah pajak menurut keputusan keberatan setelah dikurangi pajak yang dibayar sebelum pengajuan keberatan. Ketika Wajib Pajak mengajukan banding, denda keberatan itu tidak dikenakan pada tahap tersebut. Jika banding ditolak atau dikabulkan sebagian, tarif dendanya 60% atas jumlah menurut putusan banding setelah dikurangi pembayaran sebelum keberatan. Banding yang diputus tidak dapat diterima memiliki konsekuensi tersendiri. [1; 4, Pasal 34–35]
Gugatan Jika yang Dipersoalkan adalah Tindakan atau Prosedur
Misalnya, perusahaan mempersoalkan prosedur pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang. Identifikasi tindakannya dan siapkan kronologi beserta bukti tanggal pelaksanaan. Gugatan juga tersedia untuk objek lain yang disebut dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, termasuk penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang prosedurnya melanggar ketentuan. [1–2]
Ajukan gugatan tertulis dalam bahasa Indonesia untuk satu tindakan atau keputusan, uraikan alasannya, dan lampirkan salinan dokumen yang digugat. Jika keadaan di luar kekuasaan penggugat menghalangi pengajuan tepat waktu, Pasal 40 memberi perpanjangan 14 hari sejak keadaan itu berakhir. Gugatan sendiri tidak menunda penagihan. Dalam keadaan sangat mendesak dan dengan syarat yang ditentukan, penggugat dapat meminta penundaan kepada Pengadilan Pajak. [2, Pasal 40–43]
Kapan Peninjauan Kembali Dapat Diajukan?
PK hanya dapat diajukan satu kali dan pelaksanaan putusan tetap berjalan. Alasan PK menentukan kapan tenggat tiga bulan mulai dihitung. [2, Pasal 89, 91–92]
| Dasar PK | Awal penghitungan tiga bulan |
|---|---|
| Tipu muslihat atau kebohongan pihak lawan, atau bukti yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana | Saat tipu muslihat atau kebohongan diketahui, atau saat putusan pidana berkekuatan hukum tetap. |
| Bukti tertulis baru yang menentukan hasil perkara | Saat bukti ditemukan. Hari dan tanggal penemuan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat berwenang. |
| Alasan Pasal 91 huruf c–e, misalnya bagian tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan atau putusan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan | Saat putusan Pengadilan Pajak dikirim. |
Apa yang Perlu Disiapkan untuk Konsultasi?
Siapkan surat yang dipersoalkan, bukti tanggal, ringkasan koreksi, serta catatan jumlah yang disetujui dan dibayar. Untuk menilai pilihan keberatan atau banding bersama JSmart, sampaikan jenis surat dan tanggal terkait saat membuat janji. Tim dapat menggunakan informasi awal itu untuk menentukan dokumen yang perlu ditelaah. Jadwalkan konsultasi sengketa pajak dengan JSmart, hubungi melalui halaman kontak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah Menerima SP2DK Berarti Harus Mengajukan Keberatan?
SP2DK meminta penjelasan atas data atau keterangan. Telaah data yang ditanyakan dan siapkan tanggapan sesuai surat. Untuk keberatan, identifikasi terlebih dahulu ketetapan atau pemotongan/pemungutan yang termasuk objek Pasal 25 UU KUP. [1]
Perlukah Melunasi Seluruh SKPKB Sebelum Mengajukan Keberatan?
Untuk SKPKB, syarat pembayaran sebelum keberatan mengacu pada jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Misalnya, jika SKPKB mencantumkan Rp150 juta dan perusahaan menyetujui Rp40 juta, pastikan setidaknya Rp40 juta tersebut sudah dilunasi sebelum mengajukan surat. Simpan bukti pembayaran bersama berita acara pembahasan akhir. Angka ini merupakan ilustrasi. [1, Pasal 25 ayat (3a); 3, Pasal 10]
Apakah Waktu untuk Menggugat Penyitaan Sama dengan Waktu Banding?
Tenggat umumnya berbeda. Untuk menggugat pelaksanaan penyitaan, hitung 14 hari sejak tindakan dilaksanakan. Untuk banding atas keputusan keberatan PPh atau PPN, hitung tiga bulan sejak keputusan diterima. [1–2]
Dasar Hukum dan Sumber Resmi
[1] UU KUP, khususnya Pasal 23 dan 25–27 • Perubahan melalui UU HPP: https://www.pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan
[2] UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak • Pasal 1, 35–43, dan 89–92: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/32721/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202002.pdf
[3] PMK 118 Tahun 2024 • Tata cara keberatan dan penyelesaiannya: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-118-tahun-2024
Perubahan atas [3] • PMK 71 Tahun 2026, berlaku 2 Oktober 2026: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-71-tahun-2026
[4] PP 50 Tahun 2022 • Tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan: https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pelaksanaan-hak-dan-pemenuhan-kewajiban-perpajakan
Uraian ini bersifat edukatif. Penilaian perkara tertentu memerlukan pemeriksaan surat, riwayat pembayaran, dan bukti yang dimiliki perusahaan.