Cara memilih konsultan pajak untuk perusahaan tidak cukup dimulai dari pertanyaan tentang biaya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang menangani pekerjaan, apa kewenangannya, dan hasil apa yang akan diterima perusahaan.
Hubungan konsultasi yang baik membutuhkan kejelasan sejak awal. Pemilik usaha perlu memahami layanan yang dibeli serta bagaimana konsultan membantu perusahaan mengambil keputusan.
PMK Nomor 55 Tahun 2026 menegaskan kewajiban memiliki Izin Konsultan Pajak dalam Pasal 3. Pasal 4 membagi izin menjadi tingkat A, B, dan C dengan cakupan berbeda. Karena itu, sertifikat pendidikan atau pelatihan perlu dibedakan dari izin profesi.
Baca juga: Beralih dari PPh Final ke Tarif Umum: Apakah Pajak Usaha Pasti Naik?
1. Sesuaikan Izin Konsultan Pajak dengan Kebutuhan Perusahaan
Calon klien dapat meminta informasi izin dan memeriksa apakah cakupannya sesuai. Penugasan untuk orang pribadi, badan usaha, atau perusahaan dengan karakter internasional perlu dinilai berdasarkan klasifikasi izin yang berlaku.
Izin praktik lama juga tidak otomatis menjadi tidak berlaku karena terbitnya aturan baru. Pasal 60 huruf a PMK 55/2026 menyatakan bahwa izin praktik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak.
2. Periksa Kompetensi dan Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Pajak
Mintalah penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dokumen yang dibutuhkan, penanggung jawab, dan bentuk keluaran. Pembuatan SPT, penelaahan transaksi, serta pendampingan pemeriksaan dapat membutuhkan pekerjaan yang berbeda.
Misalnya, perusahaan ingin menilai risiko sebelum mengambil keputusan. Pastikan penugasan menghasilkan penjelasan atau memorandum yang memuat dasar aturan, asumsi, dan pilihan tindak lanjut. Dengan demikian, manajemen memperoleh bahan untuk menilai keputusan secara mandiri.
3. Perhatikan Integritas, Komunikasi, dan Pengelolaan Data
Pasal 24 PMK 55/2026 mewajibkan konsultan pajak memberikan jasa sesuai klasifikasi izin yang dimiliki, mematuhi kode etik dan standar praktik, serta menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan.
Dalam percakapan awal, perhatikan apakah konsultan menjelaskan kebutuhan data, keterbatasan kesimpulan, dan konsekuensi setiap pilihan secara terbuka. Penjelasan yang dapat ditelusuri memberi dasar kepercayaan yang lebih kuat daripada janji hasil sebelum dokumen diperiksa.
Pengelolaan data juga layak dibahas. Sepakati pihak yang memperoleh akses, cara mengirim dokumen, otorisasi dalam sistem, dan pengembalian arsip ketika penugasan selesai.
Perusahaan dapat memulai kerja sama dengan penelaahan awal yang jelas ruang lingkupnya. Dari proses tersebut, manajemen dapat menilai mutu analisis, ketepatan komunikasi, dan kecocokan cara kerja.
Konsultan pajak profesional membantu klien memahami kewajiban sekaligus menggunakan haknya secara tepat. Kejelasan tersebut membuat biaya konsultasi lebih mudah dinilai berdasarkan pekerjaan dan manfaat yang diterima.
Bagi perusahaan yang sedang mencari jasa konsultan pajak, cakupan layanan dan bentuk pendampingan sebaiknya disesuaikan dengan persoalan perpajakan yang dihadapi.
Rujukan: PMK Nomor 55 Tahun 2026, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 24, dan Pasal 60 huruf a.