Surat Ketetapan Pajak (SKP): Jenis dan Langkah yang Perlu Dilakukan Perusahaan

Surat Ketetapan Pajak

Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak selalu berarti perusahaan harus membayar pajak tambahan. SKP dapat menunjukkan kondisi kurang bayar, kurang bayar tambahan, nihil, maupun lebih bayar.

Bagi pemilik bisnis dan tim keuangan, memahami isi SKP menjadi langkah penting karena ketetapan tersebut dapat memengaruhi kewajiban perpajakan dan arus kas perusahaan. Setelah menerima surat, perusahaan perlu memeriksa jenis ketetapan, dasar penghitungannya, serta tenggat pembayaran atau pengajuan upaya hukum.

Lalu, apa saja jenis Surat Ketetapan Pajak dan bagaimana perusahaan perlu menindaklanjutinya? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Surat Ketetapan Pajak (SKP)?

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan DJP untuk menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, jumlah kredit pajak, posisi nihil, atau kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SKP terdiri atas empat jenis, yaitu [1]:

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB): menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, serta sanksi administratif apabila dikenakan.
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT): menetapkan tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan kondisi yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN): menunjukkan bahwa jumlah pajak terutang sama dengan jumlah kredit atau pembayaran pajak, atau tidak terdapat pajak terutang maupun kredit pajak.
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB): menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak.

Masing-masing ketetapan memiliki konsekuensi berbeda. Karena itu, perusahaan perlu memastikan jenis SKP dan periode pajak yang tercantum sebelum menentukan langkah berikutnya. Perlu diingat, kewajiban membayar dan melaporkan pajak tetap berlaku sesuai peraturan, terlepas dari ada atau tidaknya SKP. [1]

Apa Perbedaan SKP, STP, dan SP2DK?

Selain SKP, perusahaan juga dapat menerima dokumen perpajakan lain seperti Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Ketiganya memiliki fungsi berbeda.

STP digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Meskipun bukan bagian dari empat jenis SKP, STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU KUP. [1]

Sementara itu, SP2DK merupakan surat dari DJP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. SP2DK bukan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan.

Artinya, penerima perlu memberikan klarifikasi berdasarkan kondisi dan dokumen yang sebenarnya, bukan langsung menganggap surat tersebut sebagai penetapan pajak kurang bayar. DJP menyediakan waktu tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tenggat dalam surat perlu diperhatikan. [7]

Apa Konsekuensi Setiap Jenis SKP bagi Perusahaan?

Setiap jenis SKP menunjukkan kondisi perpajakan yang berbeda. Berikut hal yang perlu diperhatikan perusahaan.

SKPKB menetapkan kekurangan pembayaran pajak

SKPKB dapat diterbitkan setelah pemeriksaan apabila ditemukan kondisi tertentu, seperti pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, SPT yang tidak disampaikan setelah teguran, atau kondisi lain yang memenuhi ketentuan Pasal 13 UU KUP. [1][2]

Perusahaan perlu memeriksa jumlah pokok kekurangan pajak, kredit pajak yang telah diperhitungkan, serta sanksi administratif dalam ketetapan. Jangan langsung menyamakan seluruh nilai yang tercantum sebagai pokok pajak karena setiap komponen memiliki dasar penghitungan tersendiri.

Baca juga: Mengenal Jalur Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

SKPKBT berkaitan dengan data baru

SKPKBT diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ketika terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

Karena itu, perusahaan perlu menelusuri data yang menjadi dasar penerbitan ketetapan tambahan serta membandingkannya dengan SKP terdahulu. Tidak setiap perbedaan penghitungan otomatis menghasilkan SKPKBT. [1]

SKPN menunjukkan posisi pajak nihil

SKPN menunjukkan bahwa jumlah pajak yang dibayar atau kredit pajak sama dengan pajak yang terutang, atau tidak terdapat pajak terutang maupun kredit pajak.

Namun, status nihil hanya berlaku pada jenis pajak dan periode yang tercantum dalam ketetapan tersebut. Perusahaan tetap perlu menyimpan dokumen pendukungnya. [1]

SKPLB menunjukkan adanya kelebihan pembayaran

SKPLB menetapkan bahwa pembayaran atau kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang, atau terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran mengikuti prosedur yang berlaku.

Apabila perusahaan masih memiliki utang pajak, kelebihan pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak. [1][3]

Langkah yang Perlu Dilakukan Perusahaan Setelah Menerima SKP

Setelah menerima SKP, perusahaan sebaiknya tidak langsung melakukan pembayaran atau mengajukan keberatan tanpa memeriksa dasar ketetapannya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Periksa identitas dan informasi dalam SKP

Pastikan nama dan NPWP perusahaan, nomor surat, jenis ketetapan, jenis pajak, serta Masa atau Tahun Pajak sudah sesuai. Catat secara terpisah tanggal penerbitan, tanggal pengiriman, dan tanggal penerimaan surat karena masing-masing dapat memiliki fungsi berbeda dalam menentukan tenggat tindak lanjut. Bentuk dan rincian formulir SKP mengacu pada ketentuan DJP. [4]

2. Rekonsiliasi jumlah pajak yang ditetapkan

Cocokkan pokok pajak, kredit pajak, pembayaran, sanksi administratif, dan jumlah akhir dalam SKP dengan SPT beserta pembetulannya. Siapkan buku besar, rekonsiliasi fiskal, bukti penerimaan negara, bukti potong atau pungut, faktur pajak, kontrak, dan invoice.

Apabila ketetapan diterbitkan setelah pemeriksaan, periksa juga Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan perusahaan, serta berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Untuk SKPKBT, dokumen dari ketetapan sebelumnya juga perlu disiapkan. [3]

3. Perhatikan tenggat pembayaran dan pengajuan keberatan

Secara umum, pembayaran atas jumlah pajak yang disetujui seluruhnya dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus dilakukan paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan SKP. Terdapat ketentuan khusus bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, serta pengaturan berbeda apabila perusahaan mengajukan keberatan atau banding. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan yang berlaku sesuai kondisi ketetapannya. [1][3]

Apabila tidak setuju dengan SKP, Wajib Pajak pada umumnya dapat mengajukan keberatan paling lama tiga bulan sejak tanggal SKP dikirim. Sebelum mengajukan keberatan, perusahaan wajib melunasi paling sedikit jumlah pajak yang telah disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Bagian yang tidak disetujui memiliki pengaturan tersendiri mengenai status utang pajak dan penangguhan pelunasan. [1][2][3]

4. Tentukan langkah tindak lanjut yang sesuai

Jika ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan tertentu dalam penerapan ketentuan, perusahaan dapat menelaah mekanisme pembetulan. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai materi ketetapan, perusahaan dapat mengevaluasi pengajuan keberatan. Setelah keputusan keberatan diterbitkan, upaya banding dapat dipertimbangkan sesuai persyaratan dan tenggat yang berlaku.

Pengurangan atau penghapusan sanksi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan juga memiliki persyaratan tersendiri. Oleh karena itu, pilihan tindak lanjut perlu ditentukan berdasarkan substansi masalah dan dokumen pendukung, bukan semata-mata karena perusahaan tidak setuju dengan jumlah pajak yang tercantum. [2][5][6]

Baca juga: Panduan Mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Contoh Kasus dan Pertanyaan Seputar SKP

Misalnya, PT Contoh menerima SKPKB dengan kekurangan pokok pajak sebesar Rp100 juta dan sanksi administratif Rp15 juta. Total nilai yang tercantum dalam ketetapan adalah Rp115 juta.

Saat melakukan rekonsiliasi, tim keuangan menemukan bukti potong senilai Rp20 juta yang menurut perusahaan belum diperhitungkan. Perusahaan perlu memeriksa keabsahan bukti potong, kesesuaian masa pajak, serta alasan bukti tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan.

Perusahaan tidak dapat langsung mengurangi jumlah pajak yang tercantum menjadi Rp95 juta hanya berdasarkan perhitungan internal. Perlu dilakukan penelaahan terhadap dasar koreksi dan ketentuan pengkreditan pajak, kemudian ditentukan langkah yang sesuai.

Nama perusahaan dan seluruh angka dalam ilustrasi ini bersifat rekaan. Nilai sanksi hanya digunakan sebagai contoh nominal, bukan simulasi tarif sanksi perpajakan.

FAQ Seputar Konten

Apakah semua SKP mengharuskan perusahaan membayar pajak tambahan?

Tidak. SKP terdiri dari empat jenis dengan kondisi berbeda. SKPKB dan SKPKBT berkaitan dengan kekurangan pembayaran, SKPN menunjukkan posisi nihil, sedangkan SKPLB menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Perusahaan perlu membaca jenis dan rincian ketetapannya terlebih dahulu. [1]

Apakah mengajukan keberatan selalu menjadi pilihan terbaik?

Tidak selalu. Perusahaan perlu mempertimbangkan dasar hukum, bukti pendukung, jumlah pajak yang disetujui, serta konsekuensi dari upaya hukum yang ditempuh. Keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian dapat dikenai denda administratif sebesar 30% sesuai ketentuan.

Sementara itu, putusan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, atau menambah pajak yang harus dibayar dapat menimbulkan denda administratif sebesar 60% sesuai ketentuan yang berlaku. [2]

Apakah ada perubahan aturan terkait proses keberatan?

Ada. PMK 71 Tahun 2026 mengubah beberapa ketentuan dalam PMK 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan mengatur bahwa apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir dalam proses penelitian keberatan, tanggapan tertulis atas hasil penelitian harus disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim. Tenggat ini berbeda dari jangka waktu pengajuan keberatan. [6]

Perlu Bantuan Menelaah SKP Perusahaan?

Menelaah SKP membutuhkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, ketelitian dalam memeriksa dokumen, serta pertimbangan dalam menentukan langkah tindak lanjut. Kesalahan memahami dasar koreksi atau melewatkan tenggat dapat memengaruhi posisi perpajakan perusahaan.

JSmart Tax Consultant menyediakan layanan pendampingan perpajakan, termasuk Tax Assessment Assistance (TAA) untuk pendampingan proses pemeriksaan hingga penerbitan SKP, Tax Objection (TOB) untuk proses keberatan, Tax Appeal (TAP) untuk pendampingan banding di Pengadilan Pajak, serta Tax Refund/Restitution (TR) untuk proses restitusi.

Jika perusahaan menerima SKP dan membutuhkan bantuan untuk menelaah koreksi, menyiapkan dokumen pendukung, atau mengevaluasi langkah penyelesaian, konsultasikan kebutuhan tersebut bersama JSmart Tax Consultant.

Pelajari layanan perpajakan JSmart Tax Consultant dan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda melalui halaman layanan JSmart.

Artikel ini bersifat edukatif. Tindak lanjut atas SKP perlu disesuaikan dengan jenis ketetapan, dokumen, dan kondisi masing-masing Wajib Pajak.

Referensi

[1] Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya. Rujukan definisi SKP, jenis ketetapan, STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, dan hak keberatan.

[2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Perubahan ketentuan UU KUP, termasuk dasar penerbitan SKPKB dan ketentuan sanksi administratif atas keberatan dan banding.

Sumber: https://pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Sumber: https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pelaksanaan-hak-dan-pemenuhan-kewajiban-perpajakan

[4] PER-05/PJ/2022

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak, serta Surat Tagihan Pajak.

Sumber: https://pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-dan-isi-nota-penghitungan-surat-ketetapan-pajak-serta-surat-tagihan-pajak-0

[5] PMK Nomor 118 Tahun 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Sumber: https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pembetulan-keberatan-pengurangan-penghapusan-dan-pembatalan-di-bidang

[6] PMK Nomor 71 Tahun 2026

Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.

Sumber: https://pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118-tahun-2024-tentang-tata-cara

[7] Artikel edukasi DJP mengenai SP2DK

Mengenal SP2DK, “Surat Cinta” dari DJP, 23 Juli 2026. Digunakan sebagai sumber penjelas, bukan dasar hukum.

Sumber: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-sp2dk-surat-cinta-dari-djp

Konsultasi via WhatsApp