Panduan Mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan nilai berbeda dari perhitungan perusahaan dapat memengaruhi arus kas dan keputusan bisnis. Sebelum mengajukan keberatan, perusahaan perlu memastikan letak koreksi, dasar perhitungannya, ketersediaan bukti, dan batas waktu pengajuan.

Keberatan pajak atas SKP diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lama tiga bulan sejak tanggal SKP dikirim. Surat keberatan juga harus memuat penghitungan menurut Wajib Pajak beserta alasan yang mendasarinya. Untuk SKPKB dan SKPKBT, jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus dilunasi sebelum pengajuan. [1][3]

Baca juga: Mengenal Jalur Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

SKP Apa Saja yang Dapat Diajukan Keberatan?

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas materi atau isi empat jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu:

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).
SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil).
SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).

Materi yang dipersoalkan dapat berkaitan dengan jumlah pajak atau kerugian menurut ketentuan perpajakan. Contohnya, perusahaan menilai koreksi biaya tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau kredit pajak belum diperhitungkan secara tepat. Alasan tersebut harus memiliki dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar karena nilai pajak yang ditetapkan lebih besar dari perkiraan. [1]

Keberatan juga dapat diajukan atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta SKP PBB yang diadministrasikan DJP. Namun, pembahasan artikel ini difokuskan pada empat jenis SKP di atas.

Apa Syarat dan Batas Waktu Pengajuan Keberatan Pajak?

Sebelum mengajukan keberatan, perusahaan perlu memastikan seluruh persyaratan formal berikut terpenuhi:

Surat keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Mencantumkan jumlah pajak terutang atau kerugian menurut penghitungan Wajib Pajak beserta alasan yang mendasarinya.
Satu surat keberatan hanya berlaku untuk satu SKP.
Ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa. Jika menggunakan Kuasa, sertakan Surat Kuasa Khusus.
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 36 UU KUP atas SKP yang sama.
Untuk SKPKB dan SKPKBT, Wajib Pajak harus melunasi paling sedikit jumlah pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat disampaikan.

Selain persyaratan tersebut, perhatikan batas waktu pengajuan, yaitu paling lama tiga bulan sejak tanggal SKP dikirim. Tenggat ini dihitung berdasarkan tanggal pengiriman, bukan tanggal perusahaan menerima atau membaca surat.

Pengecualian dapat berlaku apabila Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya yang dapat dibuktikan, seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, atau kondisi lain sesuai ketentuan. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengubah jumlah ketetapan juga dapat memengaruhi awal perhitungan tenggat. [1]

Jika persyaratan formal tidak terpenuhi, keberatan dapat dinyatakan tidak dipertimbangkan sehingga DJP tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Untuk kekurangan pada persyaratan tertentu, Wajib Pajak masih dapat mengajukan kembali sebelum batas waktu tiga bulan berakhir. Karena itu, pemeriksaan kelengkapan administrasi tidak boleh ditunda. [1]

Bagaimana Cara Mengajukan Keberatan Pajak atas SKP?

Setelah memastikan objek dan persyaratan pengajuan, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk menyiapkan dan menyampaikan surat keberatan.

1. Periksa SKP dan Identifikasi Dasar Koreksi

Catat tanggal pengiriman SKP dan hitung batas waktu pengajuan dalam kalender kerja. Selanjutnya, periksa rincian koreksi DJP dan bandingkan dengan SPT, laporan keuangan, buku besar, serta rekonsiliasi fiskal perusahaan.

Buat daftar koreksi yang disetujui dan dipersoalkan beserta nilai masing-masing. Langkah ini membantu perusahaan menentukan bagian ketetapan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.

Jika dasar koreksi belum jelas, Wajib Pajak dapat meminta keterangan tertulis kepada DJP melalui KPP tempat terdaftar mengenai dasar pengenaan pajak atau penghitungan kerugian. DJP wajib menyampaikan keterangan tersebut paling lama satu bulan sejak permohonan diterima. Namun, permintaan ini tidak memperpanjang tenggat pengajuan keberatan. [1]

2. Susun Argumen untuk Setiap Koreksi

Setelah menentukan bagian yang dipersoalkan, susun alasan keberatan secara terstruktur. Untuk setiap koreksi, jelaskan:

Dasar koreksi atau posisi DJP.
Kondisi transaksi dan fakta yang sebenarnya.
Ketentuan perpajakan yang relevan.
Alasan mengapa hasil koreksi dinilai tidak tepat.
Perhitungan pajak menurut perusahaan beserta dasar penghitungannya.

Hubungkan setiap argumentasi dengan bukti yang spesifik agar perbedaan angka dapat ditelusuri. Surat keberatan juga perlu disusun menggunakan contoh format dalam Lampiran Huruf B PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71 Tahun 2026. [1][2]

3. Siapkan Dokumen dan Periksa Riwayat Penyerahannya

Kumpulkan dokumen yang mendukung setiap alasan keberatan. Beberapa dokumen kerja yang dapat disiapkan meliputi:

Salinan SKP dan bukti tanggal pengiriman.
SPT dan laporan keuangan perusahaan.
Buku besar, pencatatan transaksi, dan rekonsiliasi fiskal.
Invoice, faktur pajak, serta bukti potong.
Kontrak dan bukti pembayaran terkait.
Risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Bukti pelunasan jumlah pajak yang disetujui.

Tidak semua dokumen wajib dilampirkan pada setiap pengajuan. Pemilihannya perlu disesuaikan dengan koreksi yang dipersoalkan.

Perhatikan juga riwayat penyerahan dokumen saat pemeriksaan. Dokumen yang sebelumnya diminta DJP tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pada prinsipnya tidak dipertimbangkan dalam proses keberatan, kecuali dokumen tersebut berada pada pihak ketiga dan belum diperoleh saat pemeriksaan.

Sementara itu, dokumen yang tidak diminta saat pemeriksaan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan apabila disampaikan dalam proses keberatan. Ada pula pembatasan khusus untuk dokumen yang dipertimbangkan pada SKP dengan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. [1]

4. Ajukan Surat Keberatan melalui Coretax DJP

Pengajuan keberatan dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak/Coretax DJP. Ikuti tahapan berikut:

Login ke Coretax DJP menggunakan NIK/NPWP pribadi 16 digit.
Pilih profil Wajib Pajak yang bersangkutan. Jika bertindak sebagai Wakil atau Kuasa, gunakan fitur impersonasi untuk mengakses profil yang diwakili.
Buka layanan administrasi melalui menu “Layanan Wajib Pajak”, kemudian pilih “Layanan Administrasi” dan klik “Buat Permohonan Layanan Administrasi”.
Pilih jenis permohonan dengan menentukan “Nomor Penunjukan” bagi Wakil atau Kuasa, jenis layanan “Keberatan dan Non Keberatan”, serta sublayanan “Pengajuan Keberatan”.
Lengkapi data permohonan melalui menu “Alur Kasus”, termasuk informasi objek keberatan dan alasan pengajuan.
Buat dan tanda tangani dokumen dengan menyimpan isian, memilih fitur “Create PDF”, kemudian melakukan tanda tangan elektronik melalui fitur “Sign”.
Kirim permohonan dengan menekan tombol “Submit”. Setelah berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Simpan BPE dan salinan surat keberatan yang telah dikirim sebagai arsip perusahaan. BPE merupakan bukti penerimaan permohonan, bukan tanda bahwa keberatan telah disetujui DJP. [5]

Apabila pengajuan elektronik tidak dapat dilakukan, PMK 118 Tahun 2024 juga mengatur alternatif penyampaian secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, maupun jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. [1]

Apa yang Terjadi Setelah Keberatan Diajukan?

Setelah permohonan diterima, DJP terlebih dahulu meneliti pemenuhan persyaratan formal. Jika memenuhi ketentuan, proses berlanjut ke penelitian materi keberatan.

Dalam tahap ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan.

Penelitian dan Permintaan Dokumen Tambahan

DJP dapat meminta buku, catatan, data, informasi, atau keterangan tambahan untuk mendukung penelitian. Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71 Tahun 2026, batas waktu pemenuhannya meliputi:

Permintaan pertama: Paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
Permintaan kedua: Jika permintaan pertama belum dipenuhi, DJP dapat mengirimkan permintaan kedua yang harus dipenuhi paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat kedua dikirim.

Jika masih diperlukan, DJP dapat meminta dokumen atau keterangan tambahan dengan tenggat yang tercantum dalam surat permintaan. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum DJP mengirimkan SPUH. [1][2]

Tanggapan atas Hasil Penelitian Keberatan

Sebelum menerbitkan keputusan, DJP mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang dilampiri daftar hasil penelitian keberatan dan formulir tanggapan.

Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk hadir dan memberikan penjelasan secara langsung. Jika tidak menggunakan hak hadir, tanggapan tertulis dapat disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak tanggal SPUH dikirim. Daftar hasil penelitian yang disampaikan DJP pada tahap ini belum merupakan keputusan final. [1][2]

Penerbitan Keputusan Keberatan

DJP harus menerbitkan keputusan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Apabila jangka waktu tersebut terlampaui tanpa keputusan atau pemberitahuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan, keberatan dianggap dikabulkan. Perhitungan jangka waktu juga perlu memperhatikan ketentuan penangguhan apabila terdapat gugatan atas pemberitahuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan. [1][2]

Bagaimana Dampak Keberatan terhadap Pembayaran dan Risiko Denda?

Selain prosedur administratif, perusahaan perlu mempertimbangkan konsekuensi keuangan sebelum mengajukan keberatan.

Penangguhan Pelunasan Pajak

Untuk SKPKB dan SKPKBT, Wajib Pajak wajib membayar jumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan.

Sementara itu, jumlah pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir dan belum dibayar saat pengajuan memperoleh penangguhan jangka waktu pelunasan sampai satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Jika Wajib Pajak mengajukan banding, penangguhan atas jumlah yang belum dibayar saat pengajuan keberatan berlaku sampai satu bulan sejak putusan banding diterbitkan.

Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh kewajiban pajak perusahaan otomatis dihapus selama proses sengketa berlangsung. Untuk keberatan atas SPPT atau SKP PBB, pengajuan keberatan juga tidak menunda kewajiban pembayaran PBB yang terutang. [1][3]

Risiko Denda Keberatan dan Banding

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dapat dikenai denda administratif sebesar 30%. Sanksi serupa juga berlaku apabila keputusan keberatan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Perhitungannya menggunakan jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Pembayaran sebelum pengajuan tersebut mencakup jumlah yang disetujui maupun tidak disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. [1][3][4]

Contoh perhitungan:

Misalnya, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan adalah Rp500 juta, sedangkan perusahaan telah membayar Rp100 juta sebelum mengajukan keberatan.

Denda administratif yang dikenakan adalah:

30% × (Rp500 juta − Rp100 juta) = Rp120 juta.

Dengan demikian, sisa pajak sebesar Rp400 juta ditambah denda Rp120 juta menjadi total Rp520 juta. Perhitungan ini merupakan ilustrasi dengan asumsi tidak ada pembayaran lain dan perusahaan tidak mengajukan banding.

Jika Wajib Pajak mengajukan banding, denda 30% atas keputusan keberatan tidak dikenakan. Namun, konsekuensinya dapat berubah sesuai hasil putusan banding:

Banding ditolak atau dikabulkan sebagian: Wajib Pajak dikenai denda administratif sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding setelah dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
Banding menambah jumlah pajak atau membetulkan kesalahan hitung yang meningkatkan pajak: Ketentuan denda 60% juga dapat berlaku.
Banding tidak dapat diterima atau dicabut: Denda 30% tetap berlaku sesuai ketentuan.

Sebaliknya, denda 30% tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mencabut keberatan atau pengajuan tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal. Namun, apabila pencabutan disetujui DJP, jumlah pajak yang tidak disetujui dan belum dibayar dapat menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP. [1][3][4]

FAQ Seputar Pengajuan Keberatan Pajak

Apakah Wajib Pajak dapat memperbaiki surat keberatan yang tidak memenuhi syarat?

Bisa, untuk jenis kekurangan persyaratan tertentu. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali surat keberatan sebelum batas waktu tiga bulan berakhir. Namun, kesempatan tersebut tidak berlaku jika tenggat pengajuan sudah terlewati. [1]

Apakah alasan tambahan bisa disampaikan setelah surat keberatan dikirim?

Bisa. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi surat keberatan sebelum DJP mengirimkan SPUH. [1]

Apakah keberatan yang dicabut dikenai denda 30%?

Tidak. Pencabutan keberatan yang disetujui DJP termasuk kondisi yang dikecualikan dari denda 30%. Namun, pajak yang tidak disetujui dan belum dibayar dapat menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP. [1]

Kesimpulan

Mengajukan keberatan pajak membutuhkan pemeriksaan SKP, penyusunan argumentasi, dan dokumentasi yang cermat. Perusahaan juga perlu memperhatikan tenggat tiga bulan, kewajiban pembayaran, serta risiko sanksi agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat.

Apabila perusahaan membutuhkan pendampingan untuk menelaah koreksi pajak, menyiapkan dokumen, atau menyusun pengajuan keberatan, hubungi tim JSmart Tax Consultant melalui halaman Kontak Kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan.