Rencana ekspansi, pembelian aset, atau pembentukan entitas baru perlu dinilai dari berbagai sisi. Selain potensi pendapatan dan biaya operasional, manajemen juga perlu memahami bagaimana pajak memengaruhi kebutuhan dana, keuntungan, dan risiko dari keputusan tersebut.
Persoalannya, dampak pajak terkadang baru diperiksa ketika transaksi sudah mendekati pelaksanaan. Akibatnya, perusahaan bisa menghadapi biaya yang belum diperhitungkan atau perlu menyesuaikan rencana yang sudah disusun.
Di sinilah konsultan pajak dapat membantu. Dengan menelaah pilihan yang tersedia, memperhitungkan konsekuensi perpajakan, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan, konsultan memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen sebelum keputusan ditetapkan.
1. Menganalisis Dampak Pajak dari Rencana Ekspansi
Membuka cabang atau memasuki pasar baru membutuhkan perhitungan modal, biaya operasional, dan target pendapatan. Agar proyeksi keuangan lebih realistis, perusahaan juga perlu mengetahui kewajiban pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Misalnya, sebelum menyewa gudang dan bekerja sama dengan penyedia jasa, manajemen perlu memahami apakah kontrak melibatkan kewajiban pemotongan pajak, bagaimana perlakuan transaksi yang dilakukan, dan dokumen apa yang perlu disiapkan.
Konsultan pajak dapat membantu memetakan kewajiban tersebut dan menjelaskan dampaknya terhadap anggaran. Jika perusahaan memiliki beberapa alternatif model operasional, hasil kajian dapat digunakan untuk membandingkan konsekuensi pajak dari setiap pilihan.
Dengan begitu, manajemen memiliki gambaran yang lebih lengkap sebelum menentukan model ekspansi dan mengalokasikan modal.
2. Membandingkan Pilihan Investasi dan Pembelian Aset
Ketika perusahaan berencana membeli mesin atau membangun fasilitas baru, harga pembelian bukan satu-satunya pertimbangan. Manajemen juga perlu mengetahui bagaimana pengeluaran tersebut memengaruhi perhitungan laba kena pajak dan kebutuhan kas perusahaan.
Sebagai contoh, pengeluaran untuk membeli aset berwujud tertentu dengan masa manfaat lebih dari satu tahun tidak selalu dapat langsung dibebankan seluruhnya dalam penghitungan pajak. Berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2023, penyusutan dilakukan sesuai ketentuan mengenai kelompok harta, masa manfaat, dan metode penyusutan yang berlaku. [1]
Informasi ini penting ketika manajemen membandingkan beberapa alternatif, seperti membeli aset menggunakan dana perusahaan, menggunakan pembiayaan, atau mempertimbangkan sewa. Setiap pilihan memiliki konsekuensi biaya dan perpajakan yang perlu dinilai berdasarkan karakteristik transaksi.
Konsultan pajak membantu menjelaskan perbedaan perlakuan tersebut dan memeriksa apakah fasilitas pajak tertentu dapat digunakan. Hasilnya dapat menjadi bahan bagi direktur keuangan atau CFO untuk membandingkan kebutuhan dana, proyeksi keuntungan, dan konsekuensi pajak dari setiap alternatif.
3. Mengevaluasi Struktur Usaha dan Transaksi Antarperusahaan
Pembentukan entitas baru atau transaksi dengan perusahaan dalam satu grup dapat memengaruhi kewajiban perpajakan masing-masing pihak. Karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan tujuan bisnis, aliran dana, pembagian fungsi, dan dasar transaksi sebelum menyepakati suatu skema.
Contohnya, ketika satu perusahaan memberikan pinjaman kepada entitas lain dalam grup, perusahaan perlu menilai kebutuhan pendanaan, kemampuan pengembalian, manfaat ekonomis, serta kewajaran persyaratan pinjaman tersebut.
PMK Nomor 172 Tahun 2023 mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Penilaian transaksi perlu memperhatikan fakta dan karakteristiknya, bukan hanya bentuk perjanjian yang dibuat para pihak. [2]
Konsultan pajak dapat membantu menelaah struktur transaksi, mengidentifikasi aspek yang perlu diperjelas, dan menentukan dokumentasi yang relevan. Hasil kajian ini dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi pilihan struktur usaha sebelum transaksi dilaksanakan.
Baca juga: Transfer Pricing Documentation: Pengertian, Jenis, dan Kewajiban Perusahaan
4. Menyelaraskan Perencanaan Pajak dengan Tujuan Bisnis
Perencanaan pajak atau tax planning membantu perusahaan menilai pilihan yang diperbolehkan oleh peraturan dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Namun, suatu pilihan tidak cukup dinilai hanya dari potensi pengurangan pajak. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya pelaksanaan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta dampaknya terhadap kegiatan operasional.
Perubahan aturan juga dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam perencanaan perusahaan. Salah satu contohnya adalah PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, termasuk pengaturan PPh final atas penghasilan usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ketentuan ini memiliki kriteria dan pengecualian sehingga relevansinya perlu diperiksa berdasarkan kondisi Wajib Pajak. [3]
Konsultan pajak dapat membantu manajemen menilai apakah pilihan perlakuan atau fasilitas pajak tertentu memenuhi persyaratan, serta menjelaskan konsekuensinya jika pilihan tersebut diterapkan.
Dengan demikian, manajemen dapat mempertimbangkan manfaat, biaya, dan persyaratan setiap alternatif sebelum memasukkannya ke dalam rencana bisnis. Perusahaan juga dapat menghindari penyusunan anggaran berdasarkan manfaat pajak yang kelayakannya belum dipastikan.
5. Menilai Risiko Sebelum Keputusan Dijalankan
Keputusan bisnis dapat menimbulkan persoalan perpajakan ketika didasarkan pada asumsi yang belum diperiksa, dokumen yang tidak lengkap, atau perlakuan pajak yang tidak sesuai dengan karakteristik transaksi.
Sebelum menyetujui transaksi bernilai besar, manajemen dapat meminta konsultan pajak menelaah dasar perhitungan, bukti yang tersedia, serta aspek yang masih memerlukan klarifikasi.
Misalnya, dalam rencana transaksi dengan perusahaan afiliasi, hasil kajian dapat menunjukkan bahwa dasar penetapan nilai transaksi atau dokumentasi pendukung masih perlu diperjelas. Manajemen kemudian dapat menentukan langkah yang perlu diselesaikan sebelum transaksi dilanjutkan.
Masukan tersebut membantu perusahaan memahami potensi konsekuensi dari setiap pilihan. Pendampingan konsultan pajak tidak menjamin perusahaan bebas dari koreksi atau pemeriksaan, tetapi dapat membantu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan analisis dan dokumentasi yang lebih memadai.
Apa yang Perlu Diperoleh Manajemen dari Kajian Konsultan Pajak?
Agar hasil konsultasi dapat digunakan dalam rapat pengambilan keputusan, perusahaan perlu memastikan bahwa kajian menjawab persoalan bisnis yang sedang dihadapi.
Beberapa hal yang dapat diminta dari konsultan pajak meliputi:
- Perbandingan alternatif. Penjelasan mengenai pilihan yang tersedia, konsekuensi perpajakan, serta pertimbangan untuk masing-masing pilihan.
- Dampak terhadap keuangan. Gambaran mengenai kebutuhan kas, waktu pembayaran, dan perlakuan biaya atau penghasilan untuk tujuan pajak berdasarkan informasi yang tersedia.
- Dasar analisis dan asumsi. Ketentuan yang relevan, fakta yang digunakan, serta informasi yang masih perlu dikonfirmasi.
- Langkah tindak lanjut. Dokumen yang perlu dilengkapi, pihak yang bertanggung jawab, dan hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum keputusan dijalankan.
Sebagai ilustrasi, perusahaan yang berencana membeli mesin dapat menyiapkan spesifikasi aset, penawaran harga, rancangan kontrak, jadwal pembayaran, dan proyeksi penggunaannya. Informasi tersebut membantu konsultan menelaah perlakuan pajak dan menyediakan bahan pertimbangan yang lebih konkret bagi manajemen.
Dengan keluaran yang jelas, perusahaan dapat menggunakan kajian perpajakan sebagai bagian dari proses evaluasi bisnis, bukan hanya sebagai pemeriksaan tambahan setelah keputusan hampir ditetapkan.
Kapan Perusahaan Perlu Melibatkan Konsultan Pajak?
Perusahaan dapat mempertimbangkan pendampingan konsultan pajak ketika akan melakukan investasi besar, restrukturisasi, transaksi antarperusahaan, atau keputusan lain yang konsekuensi perpajakannya belum jelas.
Pendampingan juga dapat bermanfaat ketika tim pajak internal memerlukan analisis tambahan untuk transaksi khusus. Perusahaan tidak harus menyerahkan seluruh pengelolaan perpajakan kepada pihak eksternal. Lingkup konsultasi dapat disesuaikan dengan persoalan yang perlu dianalisis.
Sebelum penugasan dimulai, perusahaan sebaiknya menyepakati ruang lingkup kajian, dokumen yang dibutuhkan, keluaran yang diharapkan, tenggat waktu, dan biaya. Dengan begitu, manajemen mengetahui pertanyaan apa yang akan dijawab dan bagaimana hasil kajian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
FAQ Seputar Peran Konsultan Pajak dalam Keputusan Strategis Perusahaan
Apakah menggunakan konsultan pajak pasti membuat perusahaan lebih hemat?
Tidak selalu. Hasilnya bergantung pada kondisi perusahaan, transaksi, dan pilihan yang memenuhi ketentuan. Kajian konsultan juga dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan kas, mengevaluasi risiko, dan menghindari keputusan berdasarkan asumsi yang keliru.
Apakah perusahaan dengan tim pajak internal tetap membutuhkan konsultan?
Bisa. Konsultan eksternal dapat dilibatkan ketika perusahaan menghadapi transaksi kompleks atau membutuhkan analisis tambahan di luar kapasitas tim internal. Penugasannya dapat dibatasi pada keputusan atau persoalan tertentu.
Apa yang perlu disiapkan sebelum berkonsultasi?
Perusahaan dapat menyiapkan ringkasan rencana bisnis, nilai dan jadwal transaksi, pihak yang terlibat, serta pertanyaan yang ingin dijawab. Kontrak, proyeksi keuangan, dan dokumen perpajakan terkait dapat disiapkan sesuai ruang lingkup kajian.
Diskusikan Rencana Bisnis Anda dengan JSmart Tax Consultant
Keputusan ekspansi, investasi, dan transaksi antarperusahaan perlu mempertimbangkan konsekuensi perpajakan sejak tahap perencanaan. Kajian yang sesuai dengan kondisi perusahaan membantu manajemen membandingkan pilihan, memahami asumsi yang digunakan, dan menentukan hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum keputusan dijalankan.
JSmart Tax Consultant menyediakan layanan jasa konsultan pajak untuk membantu perusahaan menelaah persoalan pajak sesuai kebutuhan dan kondisi bisnis.
Jika perusahaan Anda sedang merencanakan investasi, ekspansi, atau transaksi yang membutuhkan pertimbangan perpajakan, hubungi JSmart Tax Consultant melalui halaman kontak resmi untuk mendiskusikan kebutuhan pendampingan.
Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan pendapat perpajakan untuk kasus tertentu. Penerapan ketentuan perlu disesuaikan dengan fakta, dokumen, dan kondisi transaksi perusahaan.
Referensi
[1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PMK Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.
[2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
[3] Pemerintah Republik Indonesia. PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.