Perusahaan dapat mempertimbangkan jasa konsultan pajak ketika transaksi semakin kompleks, tim internal membutuhkan keahlian tambahan, atau muncul proses perpajakan yang perlu ditangani secara khusus. Konsultasi juga dapat dilakukan sebelum kontrak ditandatangani sehingga dampak pajak dan dokumen pendukung dapat ditelaah saat rencana masih bisa disesuaikan.
Bagi pemilik usaha, direktur, dan tim keuangan, pertanyaan utamanya adalah apakah perusahaan sudah memiliki kapasitas untuk memahami dan menjalankan kewajiban pajak dari keputusan bisnis yang akan diambil. Berikut situasi yang dapat menjadi dasar pertimbangan.
6 Situasi Ketika Perusahaan Perlu Mempertimbangkan Konsultan Pajak
1. Perusahaan Akan Melakukan Transaksi yang Belum Pernah Ditangani
Pembelian aset, kontrak jasa, investasi, atau ekspansi dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang berbeda. Jika tim internal belum memiliki dasar perlakuan pajak yang jelas, penelaahan sebelum transaksi membantu mengidentifikasi kewajiban, dokumen, dan pembagian beban pajak dalam kontrak. Nilai transaksi merupakan bahan pertimbangan, tetapi kompleksitas dan karakter transaksinya juga perlu dinilai.
2. Perusahaan Mulai Bertransaksi dengan Pihak Luar Negeri
Pembayaran jasa, royalti, atau transaksi lain dengan mitra luar negeri membutuhkan penelaahan berdasarkan substansi transaksi dan ketentuan yang relevan. Jangan mengasumsikan seluruh pembayaran memperoleh perlakuan yang sama. Tim perusahaan perlu memahami kewajiban dan persyaratan dokumen sebelum menyepakati nilai pembayaran serta klausul pajak.
3. Terdapat Transaksi dengan Pihak Berelasi
Harga dan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa perlu ditelaah berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kebutuhan dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara perlu diperiksa sesuai kriteria masing-masing dalam PMK 172/2023. Ketiganya tidak otomatis wajib bagi seluruh perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi. [3]
4. Perusahaan Akan Mengubah Struktur atau Model Bisnis
Merger, akuisisi, pengalihan aset, dan perubahan pola usaha layak ditelaah sebelum dijalankan. Uji tuntas pajak membantu memetakan kondisi perpajakan, kewajiban, dan potensi risiko berdasarkan data historis serta dokumen yang tersedia. Penelaahan mencakup dokumen pendukung, bukan hanya angka dalam laporan keuangan.
5. Kapasitas Tim Internal Belum Sebanding dengan Kebutuhan
Pertumbuhan transaksi, pergantian staf, atau keterlambatan rekonsiliasi dapat meningkatkan kebutuhan bantuan. Konsultan dapat memberikan pendapat kedua, membantu kepatuhan rutin, atau menelaah isu tertentu. Ruang lingkup dapat berupa satu proyek maupun pendampingan berkala sesuai kebutuhan perusahaan.
6. Perusahaan Menerima Surat atau Menghadapi Proses Perpajakan
Surat permintaan penjelasan, pemeriksaan, keberatan, banding, atau restitusi perlu ditindaklanjuti sesuai jenis prosesnya. Baca tujuan surat, catat tanggal penerimaan dan tenggat yang berlaku, lalu siapkan data serta bukti. Permintaan penjelasan tidak otomatis berarti perusahaan sedang diperiksa atau telah melakukan pelanggaran.
Mengapa Konsultasi Sebelum Transaksi Dapat Membantu?
Sebagai ilustrasi, perusahaan sedang menyusun kontrak jasa dengan pemasok luar negeri. Tim bisnis telah menyepakati harga, tetapi klausul pajak dan dokumen pendukung belum dibahas. Penelaahan sebelum penandatanganan memberi kesempatan untuk mengklarifikasi perlakuan pajak, pihak yang menanggung beban, dan dokumen yang harus tersedia. Ilustrasi ini bukan penentuan pajak untuk suatu transaksi tertentu.
Manfaat konsultasi terletak pada kualitas analisis dan kesiapan pelaksanaan. Hasilnya tetap bergantung pada substansi transaksi, kelengkapan data, serta ketentuan yang berlaku.
Memilih Bentuk Bantuan yang Sesuai
Sebelum transaksi, perusahaan dapat meminta konsultasi, perencanaan pajak yang sesuai ketentuan, atau uji tuntas pajak. Saat transaksi berjalan, bantuan dapat difokuskan pada penghitungan dan pelaporan, rekonsiliasi, dokumentasi, serta penataan prosedur. Ketika proses pemeriksaan atau sengketa muncul, kebutuhan beralih pada analisis bukti dan pendampingan sesuai kewenangan.
JSmart menyediakan layanan konsultasi dan perencanaan pajak, kepatuhan, penelaahan pajak internal, serta pendampingan proses perpajakan. Jenis layanan dan hasil pekerjaan perlu disepakati berdasarkan kebutuhan perusahaan. Penelaahan internal berbeda dari pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak.
Kunjungi: Layanan Pajak Kami
Peran Konsultan dan Tim Pajak Internal
Tim internal memahami kegiatan usaha, mengelola data, dan menjalankan proses sehari-hari. Konsultan dapat membantu analisis khusus atau menambah kapasitas kerja. Sejak awal, tetapkan siapa yang menyediakan data, menelaah perhitungan, menyetujui pelaporan, melakukan pembayaran, serta memantau tenggat.
Penunjukan kuasa tidak mengalihkan tanggung jawab perpajakan Wajib Pajak. [2, Pasal 2 ayat (3)] Ketentuan PMK 44/2026 juga membatasi pelaksanaan kuasa pada hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.
Baca juga: Perbedaan Konsultan Pajak, Tax Advisor dan Staf Pajak Internal
Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Menunjuk Konsultan
Periksa izin aktif dan kesesuaian klasifikasi izin dengan karakter Wajib Pajak yang dilayani. PMK 55/2026 mengatur Izin Konsultan Pajak dalam klasifikasi tingkat A, B, dan C. Untuk Wajib Pajak badan, perusahaan perlu memastikan klasifikasi izin konsultan mencakup jenis Wajib Pajak yang akan dilayani. [1]
Izin praktik yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak sesuai ketentuan peralihan. [1]
Jika konsultan bertindak sebagai kuasa, siapkan Surat Kuasa Khusus sesuai PMK 44/2026. Perjanjian jasa tidak menggantikan Surat Kuasa Khusus. Untuk beracara di Pengadilan Pajak, periksa pula izin kuasa hukum yang relevan. [2; 4] Surat Kuasa Khusus memiliki ruang lingkup tindakan tertentu dan hanya dapat digunakan oleh pihak yang ditunjuk dalam surat tersebut.
Tuangkan tujuan, ruang lingkup, hasil pekerjaan, jadwal, honorarium, kerahasiaan, dan pembagian tanggung jawab dalam perjanjian. Siapkan ringkasan kegiatan usaha, laporan keuangan, data pajak, kontrak yang relevan, serta surat otoritas jika ada. Dokumen rinci dapat disampaikan melalui kanal yang disepakati.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Setiap Perusahaan Wajib Menggunakan Konsultan Pajak?
Tidak ada kewajiban umum bagi setiap perusahaan untuk menunjuk konsultan pajak. Kebutuhannya ditentukan oleh kompleksitas transaksi, kemampuan tim, dan proses yang dihadapi.
Apakah Perusahaan dengan Tim Pajak Internal Tetap Memerlukan Konsultan?
Dapat diperlukan untuk isu tertentu, penelaahan tambahan, atau kapasitas sementara. Pembagian kerja perlu disepakati agar tugas dan hasilnya jelas.
Apakah Perlu Menunggu Pemeriksaan Pajak?
Konsultasi dapat dimulai saat perusahaan merencanakan transaksi atau menemukan ketidakpastian perlakuan pajak.
Apakah Semua Transaksi Afiliasi Wajib Memiliki Seluruh Dokumen Transfer Pricing?
Tidak otomatis. Jenis dokumen dan kewajiban penyusunannya bergantung pada kriteria dalam PMK 172/2023. [3] PMK tersebut membedakan kriteria kewajiban dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara berdasarkan kondisi Wajib Pajak dan transaksi yang dilakukan.
Apakah Konsultan Menjamin Bebas Koreksi atau Sengketa?
Tidak. Pendampingan membantu perusahaan menyusun posisi perpajakan berdasarkan data dan aturan. Keputusan otoritas atau pengadilan tidak dapat dijamin.
Diskusikan Kebutuhan Perpajakan Perusahaan Anda
Jika perusahaan sedang menyiapkan transaksi atau membutuhkan pendampingan pajak, sampaikan ringkasan kondisi dan tujuan Anda kepada JSmart Tax Consultant. Pembahasan awal dapat digunakan untuk menentukan prioritas, dokumen yang diperlukan, dan ruang lingkup layanan yang sesuai.
Hubungi JSmart untuk mendiskusikan kebutuhan pajak perusahaan Anda bersama konsultan pajak kami.
Referensi
[1] PMK 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.