Tax due diligence masih dapat menghasilkan informasi yang berguna ketika dokumen perusahaan target belum lengkap. Namun, hasilnya harus menjelaskan apa yang sudah diuji, apa yang masih berupa indikasi, dan apa yang belum dapat dinilai. Ketiadaan dokumen bukan bukti bahwa tidak ada risiko, tetapi juga tidak otomatis membuktikan seluruh transaksi bermasalah.
Pembeli perlu mengetahui bagian mana dari keputusan investasi yang bergantung pada dokumen tersebut. Kekurangan satu lampiran administratif dapat memiliki dampak berbeda dari tidak tersedianya rekonsiliasi penjualan beberapa tahun. Karena itu, daftar permintaan data sebaiknya diberi prioritas berdasarkan risiko dan tujuan transaksi.
Buat peta ketersediaan data
Kelompokkan dokumen menurut entitas, tahun, jenis pajak, dan transaksi. Tandai status tersedia, sebagian tersedia, belum diberikan, atau dinyatakan tidak ada. Bedakan dokumen yang benar-benar tidak dimiliki dari dokumen yang aksesnya masih dibatasi. Minta penjelasan manajemen mengenai penyebab serta rencana pelengkapannya.
Pembukuan dan dokumen dasarnya merupakan bagian dari kewajiban perusahaan menurut UU KUP. Pasal 28 ayat (11) mengatur penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun di Indonesia. Kewajiban ini perlu diperhatikan ketika menilai kualitas arsip target. [KUP, Pasal 28]
Gunakan bukti alternatif dengan batas yang jelas
Untuk transaksi tertentu, penelaah dapat mencocokkan buku besar, rekening bank, kontrak, konfirmasi pelanggan, dan data perpajakan yang tersedia. Kesesuaian antarsumber membantu memahami transaksi, tetapi bukti alternatif tidak otomatis menggantikan dokumen yang secara khusus dipersyaratkan oleh aturan.
Sebagai ilustrasi, pembayaran kepada vendor dapat dibuktikan melalui rekening bank, tetapi faktur pajak yang diperlukan untuk pengkreditan PPN memiliki persyaratan tersendiri. Penelaah perlu membedakan bukti adanya pengeluaran dari bukti hak pengkreditan pajak. [PPN, Pasal 9 dan Pasal 13]
Jangan memaksa semua temuan menjadi satu angka
Jika data tidak cukup, gunakan kesimpulan terbatas atau skenario dengan asumsi yang dijelaskan. Tunjukkan dokumen mana yang diperlukan untuk mempersempit ketidakpastian. Jangan menyebut angka maksimum sebagai utang pasti atau menyajikan estimasi tanpa dasar sebagai hasil penghitungan yang telah diverifikasi.
Misalnya, saldo biaya jasa dapat terlihat dalam pembukuan, tetapi pelaksanaannya belum dapat ditelusuri. Langkah yang berguna adalah meminta kontrak dan hasil pekerjaan, memeriksa pihak penerima, lalu menilai periode serta jenis pajak yang relevan. Kesimpulan akhir mengikuti hasil penelaahan, bukan dugaan awal.
Pembeli dapat mempertimbangkan pelengkapan data sebagai syarat sebelum transaksi, review tambahan, atau perlindungan kontraktual yang dirancang bersama penasihat hukum. Pilihan harus sebanding dengan tingkat ketidakpastian dan nilai investasi.
Apakah pernyataan manajemen menggantikan semua bukti? Tidak. Pernyataan membantu menjelaskan keadaan, tetapi perlu dibandingkan dengan bukti lain. JSmart Tax Consultant dapat membantu menyusun prioritas data dan laporan yang transparan mengenai batas penilaian sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan informasi yang lebih terukur.
Rujukan artikel
[KUP] UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023
[PPN] UU Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023