Dokumen transfer pricing berguna ketika analisis di dalamnya dapat ditelusuri ke transaksi yang benar-benar terjadi. Laporan yang tebal tetapi tidak cocok dengan kontrak, pembukuan, atau kegiatan operasional akan sulit digunakan untuk menjawab pertanyaan pemeriksa. Tujuannya adalah membangun rangkaian bukti yang konsisten, bukan sekadar memiliki berkas tahunan.
PMK 172 Tahun 2023 mengatur kewajiban dokumentasi dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Perusahaan perlu menentukan kewajiban dokumennya berdasarkan kondisi yang diatur, sambil memahami bahwa tidak memenuhi ambang kewajiban dokumen tertentu tidak menghapus kewajiban menerapkan prinsip kewajaran. [172, Pasal 16]
Mulai dari pemetaan transaksi
Daftar afiliasi, jenis transaksi, nilai, mata uang, kontrak, dan akun pencatatannya harus dapat direkonsiliasi. Sertakan transaksi yang melibatkan pembayaran tidak langsung atau pengalokasian biaya agar ruang lingkup analisis tidak berhenti pada invoice yang mudah ditemukan.
Sebagai ilustrasi, laporan lokal menyebut perusahaan hanya membeli barang dari afiliasi, tetapi buku besar menunjukkan pembayaran jasa regional. Ketidaksesuaian tersebut perlu dijelaskan dan diperbaiki. Menambah pembanding untuk pembelian barang tidak menjawab pertanyaan tentang jasa yang belum dianalisis.
Hubungkan analisis fungsi dengan perilaku nyata
Uraian fungsi, aset, dan risiko perlu mencerminkan siapa melakukan pekerjaan, menggunakan aset, serta mengendalikan risiko. Wawancara operasional, alur persetujuan, laporan kegiatan, dan dokumen keputusan dapat membantu menguji apakah narasi laporan sesuai kenyataan.
Untuk transaksi tertentu, seperti jasa dan pinjaman, persyaratan tahapan pendahuluan perlu dibuktikan sebelum masuk lebih jauh ke pengujian harga. Bukti manfaat jasa atau kemampuan pembayaran pinjaman memiliki peran berbeda dari studi pembanding. Keduanya tidak dapat saling menggantikan. [172, Pasal 13–14]
Jaga waktu dan keterlacakan data
Dokumentasi perlu memperhatikan ketentuan waktu serta dasar informasi yang digunakan. PMK 172 mengatur penggunaan data dan informasi pada saat transaksi untuk dokumen induk dan lokal, serta ketersediaan dokumen tersebut paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Kewajiban laporan per negara memiliki ketentuan tersendiri. [172, Pasal 17–18]
Buat indeks yang menghubungkan simpulan laporan dengan sumber data, perhitungan, dan dokumen pendukung. Jika angka laba yang diuji berbeda dari laporan keuangan, sediakan rekonsiliasi dan alasan penyesuaian. Jelaskan pemilihan metode dan pembanding dengan kondisi transaksi, bukan sekadar mengikuti format laporan tahun sebelumnya.
Apakah adanya dokumen berarti koreksi pasti dapat dihindari? Tidak. Dalam pengujian kepatuhan, kesesuaian dokumen dengan keadaan sebenarnya tetap menjadi perhatian. [172, Pasal 36] Nilai praktis dokumentasi terletak pada kemampuannya menjelaskan posisi perusahaan secara terbuka dan dapat diuji. JSmart Tax Consultant dapat membantu menelaah kelengkapan serta konsistensi dokumentasi sebelum perusahaan perlu menggunakannya dalam pemeriksaan.
Rujukan artikel