Perusahaan dapat memiliki alasan untuk menyetujui sebagian koreksi dan mempertahankan posisi atas koreksi lainnya. Sikap tersebut perlu dijelaskan per isu, dengan bukti serta penghitungan yang konsisten. Menerima atau menolak seluruh koreksi tanpa analisis dapat menutupi perbedaan kualitas fakta di masing-masing transaksi.
Mulailah dari pemahaman tentang alasan koreksi. Apakah terdapat transaksi yang belum dilaporkan, biaya yang dipersoalkan, atau perbedaan penafsiran ketentuan? Setelah penyebabnya jelas, tentukan bagian yang sesuai dengan fakta dan bagian yang masih perlu dibahas.
Gunakan matriks posisi perusahaan
Untuk setiap koreksi, catat nilai pemeriksa, nilai menurut perusahaan, alasan, dokumen, dan hasil pembahasan. Bedakan status “disetujui”, “diperselisihkan”, serta “menunggu bukti”. Pastikan penghitungan pajak memakai posisi yang sama dengan surat tanggapan dan berita acara.
Sebagai ilustrasi, perusahaan menyetujui koreksi atas transaksi yang memang terlewat, tetapi memiliki bukti pelaksanaan untuk biaya jasa yang juga dikoreksi. Kedua isu sebaiknya dijelaskan secara terpisah. Bukti yang kuat untuk biaya jasa tidak menghapus kesalahan pada transaksi lain, dan satu kesalahan tidak membuktikan seluruh koreksi benar.
Perhatikan akibat persetujuan dalam proses formal
Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pencatatan posisi wajib pajak memiliki konsekuensi administratif. Jika kemudian mengajukan keberatan atas ketetapan, UU KUP mensyaratkan pelunasan paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui dalam pembahasan akhir sebelum surat keberatan disampaikan. Karena itu, angka persetujuan harus dibaca dan dipahami sebelum dokumen ditandatangani. [KUP, Pasal 25 ayat (3a); 15]
Persetujuan internal oleh direksi juga perlu didukung penjelasan tentang dampak kas, peluang pembuktian, biaya penanganan, dan ketidakpastian hasil. Penilaian komersial dapat membantu pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan dasar hukum dan fakta.
Nilai konsekuensi sengketa sejak awal
Keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian memiliki konsekuensi denda menurut Pasal 25 ayat (9), dengan ketentuan khusus ketika dilanjutkan ke banding pada ayat (10). Jangan menganggap seluruh sanksi dapat dimohonkan pengurangan; PMK 71/2026 menambahkan pembatasan tertentu dalam Pasal 21A PMK 118/2024. [KUP, Pasal 25 ayat (9)–(10); 71]
Simpan alasan atas setiap keputusan. Jika bukti baru diperoleh, catat sumber dan waktu penerimaannya serta nilai kelayakan penggunaannya dalam tahap yang sedang berjalan. Hindari mengubah narasi tanpa menjelaskan dasar perubahan.
Apakah menyetujui sebagian berarti perusahaan kehilangan seluruh hak atas sisanya? Penilaiannya mengikuti objek, syarat, dan prosedur upaya yang dipilih; tidak boleh disimpulkan secara umum. JSmart Tax Consultant dapat membantu merumuskan posisi per koreksi dan menjelaskan konsekuensinya sebelum manajemen menentukan langkah.
Rujukan artikel
[KUP] UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023
[15] PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
[71] PMK 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK 118 Tahun 2024