Saat menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, perusahaan perlu segera memeriksa isi dan tenggatnya. Langkah awal adalah memastikan dokumen yang diterima, alasan penetapan, penghitungan, serta hubungannya dengan proses sebelumnya. Keputusan membayar atau menggunakan upaya hukum sebaiknya didasarkan pada penelaahan tersebut.
SKPKB bukan sekadar invoice tambahan. Surat ini merupakan produk administrasi perpajakan yang memiliki dasar penerbitan dan konsekuensi tertentu. Karena itu, dokumen sebaiknya langsung diteruskan kepada penanggung jawab pajak dan manajemen, bukan menunggu siklus pembayaran rutin. [KUP, Pasal 13]
Periksa identitas dan angka
Pastikan nama wajib pajak, nomor identitas, jenis pajak, serta masa atau tahun pajaknya. Cocokkan dasar koreksi dengan pembahasan dan dokumen pemeriksaan. Pisahkan pokok pajak, kredit atau pembayaran yang diperhitungkan, dan sanksi administratif.
Sebagai ilustrasi, perusahaan melihat jumlah besar dalam SKPKB lalu menganggap seluruhnya adalah pokok kekurangan. Padahal komponen sanksi dan kredit pajak dapat memengaruhi angka akhirnya. Rekonsiliasi per komponen membantu menentukan apakah masalah terdapat pada fakta transaksi, penerapan aturan, atau penghitungan.
Amankan kalender dan bukti pengiriman
Batas pengajuan keberatan pada umumnya tiga bulan sejak tanggal SKP dikirim, dengan pengecualian menurut undang-undang apabila terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Ini berbeda dari kebiasaan menghitung sejak surat dibaca atau sejak pembahasan selesai. Simpan bukti pengiriman serta penerimaan dan periksa saluran elektronik yang relevan. [KUP, Pasal 25 ayat (3)]
Jika keberatan dipilih, syarat pembayaran atas jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir juga perlu diperiksa. Pengajuan permohonan lain tidak boleh diasumsikan otomatis menghentikan tenggat keberatan atau kewajiban pembayaran. [KUP, Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (7)]
Pilih langkah sesuai jenis masalah
Kesalahan tulis atau hitung perlu dibedakan dari perbedaan materi pajak. Keberatan memiliki objek serta persyaratan tersendiri. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan dan pengurangan sanksi juga mempunyai kondisi yang tidak sama. Membuat satu surat umum “peninjauan ulang” belum tentu memenuhi jalur yang dibutuhkan. [KUP, Pasal 16, Pasal 25, dan Pasal 36; 118; 71]
Siapkan ringkasan bagi direksi yang memuat nilai ketetapan, dasar posisi perusahaan, kelengkapan bukti, tenggat, konsekuensi kas, dan pilihan tindakan. Ringkasan ini membantu manajemen memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan tepat waktu.
Apakah setiap SKPKB harus dilawan? Tidak. Penelaahan dapat menunjukkan koreksi yang benar, sebagian benar, atau dapat diperselisihkan dengan alasan yang memadai. JSmart Tax Consultant dapat membantu menilai ketetapan dan menyusun langkah yang sesuai dengan fakta serta ketentuan prosedural perusahaan.
Rujukan artikel
[KUP] UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023
[71] PMK 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK 118 Tahun 2024