Selisih antara angka penyerahan dalam SPT PPN dan pendapatan dalam laporan keuangan tidak otomatis menunjukkan pajak kurang dibayar. Angka tersebut dapat berbeda karena waktu pengakuan, jenis transaksi, atau dasar pengukuran. Namun, setiap perbedaan perlu memiliki penjelasan yang dapat ditelusuri sampai ke dokumen sumber.
Masalah sering muncul ketika dua angka dibandingkan tanpa memastikan cakupannya. Laporan laba rugi mungkin menampilkan pendapatan setelah penyesuaian, sedangkan rekap perpajakan memuat penyerahan dengan perlakuan PPN yang berbeda. Bahkan istilah “omzet” dapat merujuk pada nilai yang tidak sama di dua laporan. Langkah awal adalah menyepakati apa yang sedang dibandingkan.
Mulai dari dasar pengukuran yang sama
Gunakan periode, entitas, mata uang, dan cakupan transaksi yang konsisten. Pisahkan nilai sebelum PPN, PPN keluaran, serta jumlah tagihan. Jangan langsung menyamakan setiap angka dasar pengenaan pajak dengan pendapatan komersial, terutama bila transaksi memakai dasar pengenaan khusus.
Selanjutnya, telusuri waktu terutangnya PPN dan pembuatan faktur terhadap dokumen penyerahan serta pembayaran. UU PPN mengatur saat terutang dalam Pasal 11 dan pembuatan faktur dalam Pasal 13. Pembayaran yang diterima sebelum penyerahan dapat menimbulkan konsekuensi PPN lebih awal daripada pengakuan pendapatan komersial. [PPN, Pasal 11 dan Pasal 13]
Contoh rekonsiliasi yang mudah dibaca
Sebagai ilustrasi, pendapatan komersial sebelum PPN suatu periode adalah Rp10 miliar. Terdapat uang muka penjualan Rp600 juta yang sudah masuk cakupan PPN periode berjalan tetapi belum menjadi pendapatan. Sebaliknya, pendapatan Rp400 juta berasal dari uang muka yang sudah masuk cakupan PPN periode sebelumnya. Dengan asumsi tidak ada perbedaan lain dan basis pengukuran setara, angka pembanding perpajakan menjadi Rp10,2 miliar.
Selisih bersih Rp200 juta dalam contoh tersebut berasal dari dua kelompok transaksi yang berbeda. Mencatatnya sebagai satu baris “beda waktu” tanpa rincian pelanggan, dokumen, dan periode penyelesaian akan melemahkan penjelasan. Angka ilustratif ini bukan formula yang berlaku untuk seluruh jenis usaha.
Bangun rekonsiliasi per transaksi
Lembar kerja sebaiknya memuat nomor invoice, tanggal penyerahan, tanggal pembayaran, masa faktur, nilai pendapatan, nilai pembanding PPN, penyebab selisih, dan dokumen pendukung. Kelompokkan perbedaan menjadi beda waktu, beda cakupan, penyesuaian atau retur, serta kesalahan yang memerlukan tindakan.
Setelah itu, tentukan pemilik tindak lanjut. Selisih akibat pencatatan perlu dibahas dengan accounting. Selisih faktur diperiksa tim pajak dan penjualan. Selisih yang belum dapat dijelaskan tetap berada dalam daftar terbuka, dengan tenggat penyelesaian, bukan ditutup melalui jurnal penyeimbang tanpa dasar. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha sebenarnya dan didukung dokumen yang dipelihara. [KUP, Pasal 28]
Apakah semua selisih harus langsung dibetulkan dalam SPT? Tidak. Tentukan dahulu apakah ada kesalahan pelaporan atau hanya perbedaan yang sah. Jika memang perlu pembetulan, periksa persyaratan dan tahap penanganan pajak sebelum mengirimkannya. [KUP, Pasal 8]
JSmart Tax Consultant dapat membantu menelaah rekonsiliasi dan mengidentifikasi dokumen yang perlu dilengkapi agar penjelasan angka perusahaan lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rujukan artikel
[PPN] UU Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023
[KUP] UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah; kompilasi DJP 2023